PoKal - Sekadau
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penguatan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) pada Kamis, 21/11/2024.
Kegiatan yang bertempat di Aula Kantor Bupati Sekadau ini, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.
Acara secara resmi dibuka oleh Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah yang mewakili Pjs Bupati Sekadau, Drs. Sapto Utomo., MSI yang didampingi Kadiskominfo dan Kabid, serta perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
Asisten 3 sampaikan, pelayanan SP4N Lapor ini berdasarkan pasal 24 UU tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan UU tersebut untuk peningkatan kwalitas pelayanan publik dan disertai dengan pengelolaan pengaduan yang efektif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berkontribusi dalam tata kelola kepemerintahan yang lebih baik dalam pelayanan publik, ujar Sapto Utomo.
SP4N Lapor adalah sistem yang dibangun sebagai media layanan pengaduan yang dikelola, diawasi, dikoordinasikan oleh 3 lembaga dalam bentuk komitmen kemitraan yaitu Menteri pemberdayagunaan Aparatur Negara Informasi Birokrasi, menteri PAN RI serta staf Kepresidenan dan Ombudsman.
Disini perlu saya sampaikan bahwa SP4N Lapor ini sebenarnya menandakan kita SKPD sangat terbuka dengan menerima kritikan. Tapi tidak pernah mendapat laporan lewat SP3N Lapor ke Kominfo.
Berapa sih laporan aduan yang masuk?
Akhirnya apa? Kita tidak membuka peluang kepada masyarakat akhirnya barang ini jadi luar bermain di media sosial Facebook, IG, Twitter. Ini kenapa? Karena kita memang tidak pernah membuka dengan dunia luar.
Akan tetapi apabila "brand image" kita ini kita masukkan kepada tatanan masyarakat bahwa ini loh dinas A, ini loh dinas B, ini loh dinas C kami punya SP4N Lapor, silakan kami kalian laporkan kami tampung laporan itu.
Tapi kenyataannya hanya kotak saran yang kita andalkan, dan Ombudsman pun demikian. Namun SP4N Lapor ini menampung keseluruhan laporan dan jarang diberikan akses partisipasi kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk protes oleh publik. Jadi kita memang harus membuat akses, terang Sapto.
Tahun 2024 dengan gelombang tahun 2025 terjadi perubahan reformasi kita sebagai ASN/PNS mau tidak mau kita harus mampu menangkap perubahan tersebut.
Diera pak Prabowo ini kemarin sudah melakukan rakor dan sudah masuk ke seluruh SKPD. Sekarang apakah para kepala SKPD mampu menjabarkan ini semua kepada kalian para sekretaris inilah perubahan reformasi yang harus kita terima, ungkapnya.
Asisten 3 ini juga mengulas bahwa ditahun 2025 nanti semua sistim menggunakan desk baik itu dari Pemda, kepolisian, kejaksaan. SP4N Lapor ini sekarang enak nanti laporan itu pak wapres membuka satu kotak masuk laporan langsung ke desk. Untuk pemda desk nya sederhana desknya langsung dipegang oleh Kesbangpol, paparnya.
Jadi tahun depan yang di Kesbangpol ini orangnya harus muda tak bisa 58 tahun tak mampu dia. Karena bertanggungjawab dengan kestabilan nasional oleh forum keamanan dan pelaksanaannya Kejari melapor ke Kesbangpol.
Ada 4 hal yang dilakukan di desk pemerintah daerah
1. Pengadaan barang dan jasa
2. Tata kelola pemerintahan
3. Masalah pendapatan daerah
4. Pelayanan perijinan.
Jadi apabila dedk masuk pengelolaan kepemerintahan secara umum berarti kita bermain di suatu perencanaan sampai ke evaluasi. Kita asyik tertata dalam pekerjaan yang betul-betul terkonsep dari awal sampai akhir.
Maka, kalian harus mempersiapkan diri supaya menjadi ASN yang betul-betul berkualitas dan berkompeten dalam menangkap inovasi dan teknologi yang lebih tinggi. Dan ini SP4N 2025, siapa pun setelah pelantikan akan dijob selama 5 hari di Magelang. Persiapkan diri dan belajarlah SP4N Lapor pelajari dari sekarang, biasakan membuka diri dengan kritikan orang belajar berpikiran positif.
Kalau kita tidak mendewasakan diri kita tidak legowo, otomatis semua orang yang meng kritik akan kita anggap sebagai musuh kita, pungkas Sapto Utomo didepan forum rakor.
Sabtu 23 November 2024
✍️ Delova
